uu penerbangan. 1/2009 tentang Penerbangan. uu penerbangan

Pengembalian di atas 72 jam oleh. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. PENERBANGAN - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Sort By: Terbaru Terlama. PEMBANGUNAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP BANDAR UDARA. Bila perjanjian FIR disahkan, menurut dia, hal tersebut akan melanggar UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. 16 UU Penerbangan mendefinisikan tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau barang serta pihak ketiga. Read MoreMenurut Penjelasan Pasal 210 UU Penerbangan, yang dimaksud dengan "halangan" antara lain adalah bangunan gedung, tumpukan tanah, tumpukan bahan bangunan, atau benda-benda galian, baik yang bersifat sementara maupun bersifat tetap, termasuk pepohonan dan bangunan yang sebelumnya telah didirikan. Semua sertifikasi harus dipenuhi oleh perusahaan yang ingin menjadi maskapai penerbangan baru. 8Jika Anda pemilik kapal/pesawat atau yang mewakilinya, namun tidak memilki BUT untuk menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, maka berlaku ketentuan seperti pasal 26 UU PPh [Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26]. Persyaratan ibu hamil naik pesawat wajib dipenuhi demi keselamatan sang ibu dan calon buah hati. Bagasi tercatat, menurut Pasal 1 angka 24 UU Penerbangan, adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. bahwa berhubung dengan itu perlu. E. BAB II ASAS DAN TUJUAN. Kementerian Perhubungan sedang menggodok peraturan pemerintah sektor penerbangan turunan dari UU Cipta Kerja, untuk memberikan kemudahan usaha tanpa mengurangi aspek keselamatan. RUMUSAN MASALAH 7 Ibid. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan pemantauan pada 51 bandara selama periode Angkutan Udara Lebaran Tahun 2023. Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, te1ah diatur mengenai Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara; b. Balai Kesehatan Penerbangan Memiliki tugas yaitu melaksanakan tugas Pengujian dan Pemeriksaan Kesehatan terhadap Personil Penerbangan dan Pemeliharaan Kesehatan personel penerbangan Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B 11 Kav. Aug. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33); 5. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Pasal 15 Sertifikasi tipe. "Pengesahan Perjanjian Penyesuaian FIR harus dengan UU, tidak dengan Perpres," kata Hikmahanto Juwana. UU Penerbangan; UU Penerbangan. Pada Pasal 359 ayat (2) yang memuat norma tentang pengecualian informasi publik memiliki hubungan vertikal dengan Pasal 28F UUD NRI 1945 tentang hak. 1/2009 tentang Penerbangan, maskapai yang beroperasi sebagai angkutan niaga berjadwal, angkutan. 1/2009 tersebut sangat menjanjikan terhadap pertumbuhan transportasi udara di Indonesia, karena sebagai dasar hukum telah mengatur secara komprehensif. Objek PPh Pasal 15 untuk perusahaan penerbangan dalam negeri adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang. Judul. Sebelum membahas lebih jauh, perlu dipahami bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UU 5/2018, terdapat definisi mengenai bahan peledak sebagai berikut: Bahan Peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua. bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan. Dokumen ini juga menyajikan informasi terkait. DenganBisnis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO9 tentang Penerbangan (lrmbaran Negara Republik Indonesia Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENERBANGAN. Pemerintah bakal merombak aturan kepemilikan pesawat bagi maskapai berjadwal, tidak berjadwal, maupun khusus angkutan kargo dalam RPP Pelaksana UU Cipta Kerja. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN. ”. bahwa peraturan-peraturan penerbangan yang berlaku di wilayahRepublik Indonesia pada saat ini tidak memenuhi lagi kebutuhanpenerbangan di Republik Indonesia; b. com. Menurut ketentuan Pasal 140 UU Penerbangan: “badan usaha angkutan udara niaga wajib mengangkut orang, barang dan/atau kargo, dan pos setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan”. bahwa karena itu perlu diadakan perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam Kitab Undang. PPh Pasal 15 untuk perusahaan penerbangan dalam negeri (perusahaan angkutan udara niaga nasional) dikenakan atas imbalan perjanjian charter. Demikian jawaban dari kami, semoga. 000,00 (lima ratus juta rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 412. Hal : Permohonan Pengujian Pasal 359 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yth. Menurut UU Penerbangan yang baru yaitu UU No. 25. Seperti yang kita ketahui maskapai penerbangan masing-masing memiliki ketentuannya sendiri-sendiri biasanya disebut dengan terms and conditions. Dalam pasal itu dibeberkan ancaman yang akan dikenakan bagi mereka yang bercanda atau mengancam keselamatan penerbangan terkait bom. Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, dimana didalam Bab 1 Pasal 1 ayat 24 dijelaskan bahwa bagasi kabin memiliki pengertian sebagai barang bawaan penumpang, yang berada. Peraturan Perundang-undangan. Sejumlah pesawat terpakir di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (24/4/2020). Izin dan Sertifikasi. NO. Substansi yang diatur dalam PP sebagaimana disebutkan dalam BAB I Pasal 2 meliputi penetapan status Wilayah Udara dan kawasan udara, pengaturan mengenai bentuk pelanggaran wilayah kedaulatan, pelaksanaan. "Wilayah udara Republik Indonesia, yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada negara lain berdasarkan perjanjian, sudah. KBBI menerangkan bahwa yurisprudensi artinya ajaran hukum melalui peradilan; atau himpunan putusan hakim. Diantaranya, lima unit pesawat langsung dimiliki dan lima lainnya dikuasai (sewa). Tinjauan Umum Tentang Penerbangan 1. Penerbangan Sipil Internasional dan Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on. Undang-undang (UU) NO. Sebagai amanat yang termuat dalam UU Penerbangan (UU Nomor 1/2009) kepada Pemerintah untuk mengelola ruang udara Indonesia secara mandiri, pengumuman ini seolah memberikan pernyataan bahwa amanat tersebut telah ‘tuntas’ diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia saat ini. ABSTRAK: a. Pasal tersebut secara eksplisit. Budhi juga merinci, pasal 118 UU penerbangan memang secara tegas dikatakan seluruh maskapai penerbangan yang baru maupun lama, minimal menguasai 10 unit pesawat. PERAN SERTA MASYARAKAT 21. Menurutnya, UU tersebut masih perlu direvisi. 2015/No. BAB X ANGKUTAN UDARA. E. Indonesian UAS Regulatory framework UU No. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan. Reports. 1 Tahun 2009. Subekti, Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya, Bandung, 1995, Hal. Seorang pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Perhubungan, Sigit Sumardji mempersoalkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dilihat: 9285 Tautan Web Peraturan Pemerintah. Undang-undang (UU) NO. Pasal 146 Undang-Undang No. penerbangan gelap (black flight) dan pe-antara Indonesia dan Malaysia. Pasal 395 ayat 2 UU Penerbangan, lebih lanjut juga mengamanatkan. 1 Tahun 2009 adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Sebelum membahas lebih lanjut pertanggungjawaban hukumnya, terlebih dahulu perlu diketahui bahwa menurut regulasi, bagasi penumpang dibedakan menjadi. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia. bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan oleh. rahasia dari hasil investigasi kecelakaan penerbangan pada Pasal 359 ayat (2) UU Penerbangan. 8 Pasal 1 angka (48) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Undang-undang telah memberikan jaminan hak-hak anda. 021- 90334770 Untuk kemudahan anda menghubungi, telah kami sediakan. 2009 Tentang Penerbangan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah disahkan dalam rapat paripurna DPR-RI pada tanggal 17 Desember 2008 dan ditanda tangani pada tanggal 12 Januari 2009. Oleh karenanya, maskapai penerbangan yang sudah mendapatkan ijin tapi. Mengenai syarat suatu kejadian dalam penerbangan dikatakan mengalami keterlambatan dapat kita jumpai dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (“UU Penerbangan”) yang memberikan definisi keterlambatan, yakni: “Keterlambatan adalah terjadinya perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau. No. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Tujuan penyempurnaan ini adalah untuk mengikuti perkembangan dan kebutuhan pertumbuhan transportasi udara. Paragraf 8 Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan . Terkait peristiwa hilang atau rusaknya bagasi penumpang saat penerbangan, terdapat beberapa ketentuan yang mengaturnya, baik UU No. Sehingga pada musim haji tahun ini, masyarakat sudah bisa berangkat haji melalui Bandara Kertajati. Paragraf 1 Sertifikasi Operasi Bandar Udara UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN. uu-penerbangan; Tag: # uu penerbangan. Mencabut : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan. Laporan penelitian tahun 2010 yang diterbitkan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI menerangkan bahwa pengertian yurisprudensi di suatu negara bisa berbeda. com - Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Kemenhub Nomor 88 Tahun 2021 yang salah satu ketentuan di dalamnya syarat wajib tes PCR bagi penumpang pesawat. Ahli hukum penerbangan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Dr Adya Paramita Prabandari menilai perjanjian Indonesia-Singapura bisa saja disebut melanggar UU Penerbangan. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (UU Penerbangan) khususnya pasal pasal 140 dan 146, danPasal 334. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1992. Apabila telah dinyatakan hilang sesuai ketentuan di atas, penumpang baru. 51 bandara yang dilakukan pemantauan tersebut, 16 diantaranya merupakan Bandara Internasional (entry. Ahmad mengatakan, salah satu poin penting yang disebut belum tercantum dalam UU Omnibus Law itu ialah terkait faktor keselematan pesawat. NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. go. Director at Indonesian Institute for Infrastructure Studies. Dalam pasal 437 ayat (1) disebutkan : "Setiap orang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. SUMBER DAYA MANUSIA 20. id, 2Computer Science Engineering, IULI. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. Pangkalan udara adalah kawasan di daratan dan/atau di per-airan dalam wilayah Republik Indonesia yang dipergunakan untuk kegiatan penerbangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; 3. Undang-Undang No. 24–25). ) selama pesawat udara atau helikopter tersebut. Jika Anda menyewa kapal/pesawat pelayaran / penerbangan luar negeri, maka hal-hal yang harus dipe r hatikan:Permenhub No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Undang-Undang Penerbangan saat ini tidak mengatur tentang pengikatan jaminan hipotek terhadap pesawat udara sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pesawat udara sebagai sebuah jaminan. 9 Pasal 1 angka (49) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 1. A. 1, 2011 • 0 likes • 4,831 views. Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia didirikan sesuai amanat Undang-Undang No. Pendahuluan Transportasi udara secara umum dapat digambarkan sebagai kebutuhan. Menurut UU No. Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Signature pendingBahwa dengan ketentuan Pasal 359 ayat (2) UU Penerbangan juga telah melanggar hak konstitusional dari Pemohon untuk memperoleh informasi penting yang mereka perlukan, termasuk informasi yang saat ini disebut oleh pihak perusahaan penerbangan dan para investigator sebagai non-disclosure records. TEMPO. 1 Tahun 2009. ” Oleh sebab itu ada irisan antara pengaturan ruang udara yang ada di Konvensi Chicago Tahun 1944 dengan peraturan hukum yang diakuiPerum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia didirikan sesuai amanat Undang-Undang No. Rute (-rute) terpopuler dari Jakarta (CGK) Emirates menawarkan penerbangan (-penerbangan) ke Jakarta (CGK) dan 139 tujuan lainnya. TB Simatupang No. No. Jenis polis asuransi terakhir yang berkaitan dengan kasus di Bandara Kualanamu adalah polis airport owner and operator liability, yaitu memberikan pelindungan kepada badan usaha bandara atas tanggung jawab hukumnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal. Namun prinsip ini tidak dapat diterapkan, karena adanya kemungkinan pihak penumpang atau pengirim barang tidak mampu. f~~~~~~~SECOND~~~~~~~ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 mengatur tentang penerbangan di Indonesia. Perihal pengaturan khusus perihal drone sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. Paragraf 1 Angkutan Udara Niaga. Dalam UU Cipta Kerja yang Bisnis terima, pada Bab Transportasi pasal 58 merupakan. Tipe: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan: T. . Bahwa penerbangan sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam system transportasi nasional, yang. Keberadaan UU Penerbangan sangat penting untuk memenuhi standar penerbangan internasional agar kegiatan penerbangan Indonesia memperoleh ijin terbang kenegara-negara lainnya. Bagian Kelima Pengoperasian Bandar Udara. 15 Tahun 2009 tentang Penerbangan,. (1) Izin usaha angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) berlaku selama pemegang izin masih menjalankan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan terus menerus mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan izin yang diberikan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. atmadjati@iuli. Penerbangan . Yang terakhir, ketika pesawat akan mendarat di salah satu bandara di. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 458 mengamanatkan bahwa wilayah udara Republik Indonesia yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada negara lain. Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan pemadam kebakaran yang selanjutnya disingkat PKP-PK adalah semua kendaraan PKP-PK, peralatan operasional PKP-PK, dan bahan pendukungnya serta. Tags Terkait: #bom #lalu lintas #lembaga pemerintah #lion air #maskapai #parlemen #pesawat terbang #pidana #terorisme #transportasi #wanprestasi. Baca juga: Aktivitas Penerbangan di Bandara Pekanbaru Terhambat akibat Kabut Asap Karhutla. Undang-undang (UU) tentang Penerbangan. Baik diingatkan kembali bahwa Indonesia menandatangani (meratifikasi) konvensi dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional ( International Civil Aviation Organization/ ICAO). 1/2009, Peraturan Menteri No. Pasal 437 UU Penerbangan menyatakan setiap orang yang menyampaikan informasi palsu sehingga membahayakan keselamatan penerbangan. Pidana Bagi Penyebar Informasi Bom Palsu di Pesawat. Tebalnya kabut asap tersebut mempengaruhi jarakBaca juga: Aturan Penerbangan Terbaru April 2022, Protokol Kesehatan sampai Syarat Vaksinasi. 8 Tahun 1999 Tentang (UUPK) Perlindungan Konsumen khususnya pasal 4 huruf (a) dan (b), pasal 16, pasal 19, dan pasal 26, Undang-undang No. Dalam pasal 130 UU No. UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN BEBERAPA PASAL DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PlDANA BERTALIAN DENGAN PERLUASAN BERLAKUNYA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA, KEJAHATAN PENERBANGAN, DAN KEJAHATAN TERHADAP SARANA/PRASARANA. Berdasarkan prinsip ini, beban pembuktian ada pada pihak penumpang atau pengirim barang yang harus dapat memenuhi unsur kesalahan, kerugian, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian itu (hal. KOMPAS. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pengujian UU Penerbangan Terhadap permohonan pengujian Pasal 118 ayat (1) huruf b dan Pasal 118 ayat (2) UU Penerbangan, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Cari Reset. Jasa Pengiriman Barang Jakarta – Nusa Tenggara Timur Hubungi: Indo Ekspedisi Komplek Pasar Segar Blok KDA/11 Jakarta Barat. pergerakannya juga harus memperhatikan peraturan lainnya seperti UU Penerbangan, PP No 3 tahun 2021 tentang Keamanan dan Keselamatan. Penerbangan - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta Pasal 1 Definisi. A. Baca juga: Aturan Penerbangan Selama. TB Simatupang No. peraturan menteri yang pertama mengatur mengenai keterlambatan adalah PM 77 Tahun 2011, peraturan menteri tersebut dalam Pasal 13 PM 77 Tahun 2011 kurang lebih mengatur sama seperti Pasal 146 UU Penerbangan. Berikut aturan terbaru penerbangan dalam negeri yang berlaku mulai tanggal 24 Oktober 2021. 00 WIB, untuk pendaftaran VIP ditutup Pukul 09. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia TahunUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dilansir dari Bisnis, sejauh ini setidaknya terdapat empat permenhub terkait penerbangan drone. Di dalam Penjelasan Pasal 146 UU Penerbangan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "faktor cuaca" adalah hujan lebat, petir, badai, kabut, asap, jarak pandang di bawah standar minimal, atau kecepatan angin yang melampaui standar maksimal yang mengganggu keselamatan penerbangan. Tujuan penerbangan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib. Penerbangan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, dan percaya pada diri sendiri. Terkait peristiwa hilang atau rusaknya bagasi penumpang saat penerbangan, terdapat beberapa ketentuan yang mengaturnya, baik UU No. 2. Bagian Kesatu Program Keselamatan Penerbangan Nasional . Undang-undang (UU) tentang Penerbangan. 73 Tahun 1958. Terkait dengan keterlambatan angkutan udara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (“UU Penerbangan”) menjelaskan definisi keterlambatan sebagai:[1] “Terjadinya perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan. ISTILAH PENERBANGAN & SUMBER HUKUM PENERBANGAN #MODULE 1 5PPUD001 UU Penerbangan dan Regulasi Internasional TUJUAN • Mampu menjelaskan pengertian dan istilah – istilah dan sumber Hukum Penerbangan SUMBER • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan • PP No 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan •. Jakarta, 2010, hal. Selanjutnya Pasal 1 angka 29 UU Penerbangan menjelaskan bahwa: “perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan . Tutup. Kolase Bambang Widarto (kiri) dan Ridha Aditya. PENERBANGAN . Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf k adalah berupa: a. PENERBANGAN [LN 2009/1, TLN 4956] BAB XXII KETENTUAN PIDANA Pasal 401 Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing yang memasuki kawasan udara terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak. “Menurut saya kalau dikuasai asing 100% itu akan melanggar UU Penerbangan yang sudah ada.